Journal title
ISSN: 0854-5499    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 20 Number 2 Year 2018

10 articles in this issue 

Ilham Abbas,Marten Bunga,Salmawati Salmawati,Nurson Petta Puji,Hardianto Djanggih

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adala... see more

Pags. 203 - 218  

Muhammad Marafwansyah,Sanusi Bintang,Darmawan Darmawan

Adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh memberi perlindungan hak kepada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko kerugian yang haru... see more

Pags. 219 - 236  

Ikka Puspitasari,Erdiana Devintawati

Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam menanggu-langi tindak pi... see more

Pags. 237 - 254  

Sulaiman Sulaiman

Penelitian ini ingin menguraikan penggunaan paradigma dalam penelitian hukum. Konteks penelitian hukum yang dimaksudkan di sini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu lain. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa basis penelitian hukum itu selalu... see more

Pags. 255 - 272  

Laurensius Arliman S

Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata dipri-oritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk men... see more

Pags. 273 - 294  

Arabiyani Arabiyani

Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun... see more

Pags. 295 - 314  

Sarip Sarip

Pemikiran the king can do not wrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untuk merekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan keseimbangan politik hukum untu... see more

Pags. 315 - 336  

Syahrul Syahrul

Sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 156 izin usaha dalam bidang perkebunan kalapa sawit di Aceh, dengan total luasan areal lahan mencapai 752.766.40 hektar. Dari kegiatan usaha perkebunan yang beroperasi di aceh timbul beberapa permasalahan. Dianta... see more

Pags. 337 - 354  

Humaira Humaira

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan “Qard adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau Unit ... see more

Pags. 355 - 368  

Lia Sautunnida

Artikel ini ingin menjawab pentingnya penetapan aturan hukum yang tegas dan kompre-hensif yang dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia. Permasalahan ini muncul dengan perkembangan teknolog... see more

Pags. 369 - 384