Journal title
ISSN: 0854-5499    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 18 Number 3 Year 2016

10 articles in this issue 

Rizqa Maulinda,Dahlan Dahlan,M. Nur Rasyid

ABSTRAK. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha/ perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban keduabelah pihak untuk melakukan hubungan kerja. Pasal 1 Ketentuan Umum Perjanjian Kerja Wak... see more

Pags. 337 - 351  

Selly Maulina,Dahlan Dahlan,Mujibussalim Mujibussalim

ABSTRAK. Perekonomian kuat membutuhkan lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan. Salah satunya dengan menggunakan elektronik banking atau lebih dikenal dengan internet banking yaitu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasab... see more

Pags. 353 - 365  

Sulaiman Sulaiman

ABSTRAK. Kearifan lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam mengkonstruksi dan menjalankan hukum. Artikel ini ingin menawarkan konsep kearifan lokal dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia untuk menemukan keadilan. Kasus hak asasi manusia yang perna... see more

Pags. 367 - 376  

Muhammad Heikal Daudy

ABSTRAK. Konflik yang telah berlangsung lama di Aceh harus diselesaikan. Sejumlah era belum sepenuhnya berhasil menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Artikel ini ingin menawarkan langkah rekonsiliasi dalam rangka pencapaia... see more

Pags. 377 - 383  

Muhammad Insa Ansari

ABSTRAK. Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pakta Integritas pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai diperkenalkan dalam Keputusan... see more

Pags. 385 - 401  

Armiadi Musa

ABSTRAK. Zakat sebagai salah satu penerimaan asli daerah masuk dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga ini merupakan amil zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Aceh sebagai lembaga nonstruktural dan bersifat independ... see more

Pags. 403 - 415  

Taqwaddin Husin

ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No.... see more

Pags. 417 - 434  

Wardah Wardah

ABSTRAK. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Kalau ditilik secara... see more

Pags. 435 - 458  

M. Jafar

ABSTRAK. Status Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri memiliki implikasi pada kewenangan yang dimilikinya. Aceh memiliki kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain... see more

Pags. 459 - 467  

Mukhlisuddin Ilyas

ABSTRAK. Pendidikan belum mendapat porsi istimewa dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Beda dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberi posisi istimewa untuk pendidikan. Keberadaan pendidikan dayah sendiri sebagai landasan yuridis,... see more

Pags. 469 - 484