Journal title
ISSN: 0854-5499    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 19 Number 2 Year 2017

10 articles in this issue 

Surya Darma,Hamid Sarong,Iman Jauhari

ABSTRAK: Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lembaga... see more

Pags. 193 - 214  

Ade Arif Firmansyah,HS. Tisnanta,FX. Sumarja

ABSTRAK: Desa atau yang dikenal dengan istilah lain merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terkecil yang berada di daerah, banyak persoalan pe... see more

Pags. 215 - 230  

M. Ya’kub Aiyub Kadir

ABSTRACT: The contentious issue dealt with economic sovereignty for host states after decolonisa-tion process is foreign investment protection from expropriation by newly independent states. Hull formula has been widely used as an international law standa... see more

Pags. 231 - 248  

Esmi Warassih,Sulaiman Sulaiman

ABSTRACT: Legal recognition of adat forests has long been established through Decision of the Constitutional Court No. 35/PUU-X/2012 correcting terminology of adat forests in the Forestry Law. However, the recognition has been still not running as expecte... see more

Pags. 249 - 268  

Iswandi Iswandi,Suhaimi Suhaimi,M. Gaussyah

ABSTRAK: Artikel ini ingin menjawab hal yang menjadi pertimbangan yang diberikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Bupati bagi Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Selain itu, hal lain adalah keterlibatan bada... see more

Pags. 269 - 284  

Linda Ulfa,Mohd. Din,Dahlan Dahlan

ABSTRAK: Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan penerapan ajaran ini yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan. Implikasinya adalah para... see more

Pags. 285 - 304  

Laurensius Arliman S

ABSTRAK: Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari h... see more

Pags. 305 - 326  

Dewi Nurul Musjtari

ABSTRAK: Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembaruan hukum perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan penelusuran sumber hukum dan bahan hukum. Hasil kajian menemukan bahwa pe... see more

Pags. 327 - 344  

Intan Munirah,Mohd. Din,Efendi Efendi

ABSTRAK: Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibat-kan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. ... see more

Pags. 345 - 366  

Ansar Ansar

ABSTRAK: Pembiayaan kesehatan sejatinya digunakan untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai instrumen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga negara. Undang-Undang Kesehatan mensyaratk... see more

Pags. 367 - 382