9 articles in this issue
Muhammad Hanafiah,M. Gaussyah,Saleh Sjafei
ABSTRAK. Pertimbangan hukum memorandum of understanding terkait negara menyerahkan kewenangan penanganan konflik sosial pada TNI-Polri, didasarkan pada Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indones... see more
Teuku Muttaqin Mansur
ABSTRAK. Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UU tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan menggunakan teknik content analysis. Dari bahasan ditemukan bah... see more
Sulaiman Sulaiman
ABSTRAK. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi babak baru dalam pengaturan minyak dan gas di Indonesia. UU ini ingin menegaskan bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat den... see more
T. Saiful Saiful
ABSTRAK. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif gender dalam penyusunan qanun dan pandangan ulama serta cendikiawan muslim tentang bagaimana sebaiknya qanun yang berperspektif gender. Dalam pembentukan qanun, Pancasila sebagai dasar negara dij... see more
Danil Rahmatsyah,Mohd. Din,M. Gaussyah
ABSTRAK. Pasal 98 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP berbunyi Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas per... see more
M. Adli Abdullah
ABSTRAK. Lahirnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan bari Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga adat. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. keberadaan lembaga Wa... see more
Irfan Iryadi
ABSTRAK. Permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh khususnya bidang pendidikan menjadi layak untuk ditelaah. Merujuk pada tingkat pendidikan mempunyai kolerasi erat dengan kemiskinan. Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh sebagai penyangga d... see more
Ikramullah Ikramullah,Ilyas Ismail,Mahdi Syahbandir
ABSTRAK. BPHTB merupakan jenis pajak properti dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Peranan BPHTB terhadap Pendapatan dari sektor Pajak D... see more
Mohamad Ginanjar,Dahlan Ali,Mahfud Mahfud
ABSTRAK. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK) mengatur bahwa: “pembayaran ... see more