ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Education
Social Sciences
Economy
Law
Religion
Technology
Computing
Public health
Literature
Languages
all records (71)

Languages
English
German
Spanish
Portuguese

Countries
Indonesia
USA
Spain
Brazil
Germany
Macedonia
Argentina
India
Mexico
Chile
all records (33)

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
8.453  Articles
1 of 846 pages  |  10  records  |  more records»
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. ... see more

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. ... see more

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pertanahan Aceh yang kewenangannya mengurusi di bidang pelayanan pertanahan. Salah satu kewenangannya adalah dalam hal penyelesaian sengketa pertanahan. Pada Kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ju... see more

ABSTRAK: Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengertian urusan wajib dimaksudkan “adalah urusan pem... see more

ABSTRAK: Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengertian urusan wajib dimaksudkan “adalah urusan pem... see more

Data survival adalah data yang memiliki durasi waktu yang dimulai dari waktu awal sampai dengan waktu akhir ketika sebuah peristiwa yang diamati terjadi. Data lama waktu penerbitan perizinan izin gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) di Dinas Penanaman Mod... see more

Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya  sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf c... see more

Ketika lembaga negara yang formal mengalami krisis kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, muncul permintaan untuk memperkuat peran lembaga adat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Permasalahan yang menjadi foku... see more

Tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum biasanya diawali dengan perencanaan yang berlandaskan studi kelayakan. Permasalahan yang terjadi selama tahap pengadaan tanah adalah pekerjaan yang lamban dan berbelit-belit serta kesalahan ... see more

1 of 846 pages  |  10  records  |  more records»