ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Education
Religion
Social Sciences
Public administration
Political Sciences
Economy
Literature
Architecture and Urbanism
Technology
all records (45)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
1.371  Articles
1 of 138 pages  |  10  records  |  more records»
AbstractMany problems arose in the cosmetics advertisements such as excessive claims, lack of distribution licence, disapproved advertisements, and unclear authority of National and Province. In the area of policy and regulation there is unclear which is ... see more

AbstractMany problems arose in the cosmetics advertisements such as excessive claims, lack of distribution licence, disapproved advertisements, and unclear authority of National and Province. In the area of policy and regulation there is unclear which is ... see more

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. ... see more

ABSTRAK: Provinsi Papua memiliki begitu banyak sumber daya alam, tetapi masyarakatnya masih hidup dalam keterbelakangan dan serba kekurangan. Kondisi ini menjadi pemicu timbulnya konflik di Papua. Untuk mengatasi persoalan dimaksud melalui Undang-Undang N... see more

ABSTRAK: Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lembaga... see more

ABSTRAK. Dengan dicabutnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang digantikan dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi pada pergantian PP No.... see more

ABSTRAK. Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan... see more

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan implikasi kebijakan resentralisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan model pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di era resentralisasi kewena... see more

Pemanfaatan energi pada umumnya bersumber pada energi tidak dapat diperbarui (non renewable energy) dan energi dapat diperbarui (renewable energy). Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dilakukan dalam bentuk hidro, panas bumi, angin, surya, kelautan d... see more

1 of 138 pages  |  10  records  |  more records»