ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Agronomy and forestry
Education
Social Sciences
Economy
Architecture and Urbanism
Literature
Religion
Public administration
Environment
all records (27)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
India

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (18)

Filter  
 
376  Articles
1 of 39 pages  |  10  records  |  more records»
Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memiliki urgensi untuk diwujudkan ditengah dinamisnya perkembangan aktivitas masyarakat, secara yang berkaitan dengan masyarakat adat. Dinamisasi yang terjadi kerap membuat timbulnya perbuatan hukum jual beli t... see more

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. ... see more

Sebagaian besar masyarakat awam akan pemahaman dan pengetahuan akan pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia terkhususnya warga Dusun Rewulu Wetan Desa Sidokarto, dalam hal ini bagi warga yang mempunyai kasus pewarisan dimana harta peninggalan pewaris... see more

Penelitian ini ingin menjawab keberadaan hukum pertanahan setelah otonomi daerah. Pemberian otonomi pada pemerintah daerah dan pemerintahan kabupaten/kota setelah reformasi merupakan upaya untuk memberi pelayanan secara cepat dan tepat pada masyarakat bid... see more

ABSTRAK: Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, bidang pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengertian urusan wajib dimaksudkan “adalah urusan pem... see more

Jumlah penduduk yang semakin bertambah memicu kebutuhan tanah yang terus meningkat sehingga menuntut penanganan administrasi pertanahan yang semakin baik. Kebutuhan informasi tentang pertanahan yang cepat, akurat dan fleksibel sangat diperlukan sebagai be... see more

Kota Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kasus sengketa pertanahan. Seiring perkembangan zaman, akses akan informasi menjadi hal yang sangat mudah khususnya untuk informasi berbentuk digital. Penyediaan informasi melalui Sistem Info... see more

Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota menjadi satuan perangkat daerah Aceh dan kabupaten/kota. ... see more

Peneliti?n ini bertuju?n untuk mengk?ji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA serta menganalisa dampak negatif yang dimungkinkan timbul jika RUU Cipta... see more

1 of 39 pages  |  10  records  |  more records»