ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Agronomy and forestry
Education
Food and nutrition
Public health
Biology
Research
Medicine / Anesthesiology
Medicine / Sub specialtie
Medicine / Neurology
Environment
all records (57)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Macedonia
Austria
Germany
Canada
Serbia

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
563  Articles
1 of 57 pages  |  10  records  |  more records»
Kajian kritis Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo telah diterjemahkan dalam  putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang status hukum anak luar nikah sebagai berikut : (a) putusan yang menempatkan hukum untuk manusia ... see more

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang... see more

Regulations are chosen as a means to realizizing public policy by the Government. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law), as an omnibus law, was formed to create a conducive climate for investment by reforming regulations in the ... see more

Hukum progresif sebagai sebuah wacana muncul sebagai respons terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memprihatinkan, karena telah terjadi komersialisasi dan rekayasa-rekayasa hukum oleh kelompok yang dikenalnya sebagai mafia peradilan sehingga melencen... see more

Hukum progresif sebagai sebuah wacana muncul sebagai respons terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memprihatinkan, karena telah terjadi komersialisasi dan rekayasa-rekayasa hukum oleh kelompok yang dikenalnya sebagai mafia peradilan sehingga melencen... see more

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa keluarga muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi ... see more

The Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 states that the Job Creation Act has a formal defect and must be corrected within 2 (two) years since the decision was pronounced. The a quo decision created a discourse in the community regarding... see more

Perkembangan teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya. Upaya memahami hukum harus dimulai dengan mamahami tatanan sosial lingkungannya. Tatanan sosial tersebut pada dasarnya mewakili cara berfikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, y... see more

This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative r... see more

1 of 57 pages  |  10  records  |  more records»