ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Religion
Education
Social Sciences
Economy
Architecture and Urbanism
Literature
Political Sciences
Sociology
Pure sciences
all records (36)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Malaysia
South Africa

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (23)

Filter  
 
2.335  Articles
1 of 235 pages  |  10  records  |  more records»
Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pernah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akh... see more

Keberadaan DPD yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17/2014 masih dinilai diskriminatif dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya bidang legislasi dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya pengujian undang-undang dilakukan oleh DPD ditujukan g... see more

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pendapat pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji konstitusional Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melihat banyaknya praktik eigenrichting ... see more

Penafsiran Pembentuk Undang-Undang dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamh Konstitusi, yaitu karena Presidential Threshold adalah... see more

Pemegang jaminan kebendaan memiliki 2 metode dalam melakukan eksekusi tanpa melalui gugatan pengadilan supaya dapat melakukan eksekusi secara cepat dan murah: parate eksekusi atau titel eksekutorial. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/201... see more

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah prinsip kebebasan manusia yang terejawantahkan dalam hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, adanya hak asasi manusia ini dirasakan sering salah diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, sehingga... see more

Abstract A fiduciary guarantee is a law product that is applied to protect creditors in particular. When the debtor defaults, the creditor can request compensation from the debtor through execution of a fiduciary guarantee. The Constitutional Court (MK) i... see more

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masi... see more

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dalam penjelasan pasal ini tidak ditentukan jangka waktu yang p... see more

1 of 235 pages  |  10  records  |  more records»