ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Education
Religion
Social Sciences
Economy
Public health
Literature
Research
Political Sciences
Architecture and Urbanism
all records (53)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
India
Multi Countries

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (23)

Filter  
 
1.567  Articles
1 of 158 pages  |  10  records  |  more records»
Eksistensi Dewan Pengawas KPK yang telah di atur dalam hukum positif, menjadi pertanyaan dan koreksi masyarakat dari wancana pembentukkannya digulirkan hingga kinerja tugas dan fungsinya berjalan sampai saat ini. Hal ini bertolak belakang dengan kajian So... see more

Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penelitia... see more

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa ... see more

Pemerintah dalam melakukan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Panitia seleksi yang dibentuk pemerintah ini bersifat sementara sehingga menimbulkan pertentangan kewenangan antara Ko... see more

The goal of this paper is to find a comprehensive solution about corrupt behavior with Sufism teachings approach, especially about maqȃmȃt. In this context, the author uses approaching method of thinking, understanding, and practice of Sufism values ​... see more

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor ser... see more

Sejak Negara Indonesia berdiri, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dimulai dari penerbitan berbagai kebijakan dan regulasi sampai dengan pembentukan lembaga superbody seperti Komisi Pemberantasan Ti... see more

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, termasuk salah satu kategori tindak pidana tertentu yai... see more

This article discusses the politics of eradicating corruption in Indonesia. The most difficult problem in the running of the government process is due to the massive corruption, collusion and nepotism practices that have impacted widely on society. Corrup... see more

1 of 158 pages  |  10  records  |  more records»