ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Economy
Education
Religion
Law
Administration - Business
Architecture and Urbanism
Social Sciences
Technology
Computing
Research
all records (65)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
India
Canada
Multi Countries
Germany
Ecuador
Malaysia
Romania
Turkey, Turkish Republic

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
9.120  Articles
1 of 912 pages  |  10  records  |  more records»
Korupsi merupakan kewajiban semua pihak untuk mengatasinya, karena hal itu merupakan amanat konstitusi Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai d... see more

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. M... see more

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPK dan BPKP dalam proses penetapan kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil pelaporan audit sementara dari lembaga yang berwenang di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan banyaknya isu berkembang ... see more

Criminal conduct can be held accountable when it meets two elements of such action as unlawful action and can be reproached. The nature of resisting the law itself is devided into two opposing qualities of formal law and the nature of resisting the law of... see more

Kehadiran “Badan Usaha Milik Negara” dalam sistem ketatanegaraan ini, sebagai perpanjangan tangan atau alat negara untuk merealisasikan tujuan bernegara, namun dalam perjalanannya terdapat masalah serius dalam pengelolaan asset perusahaan, hal itu disebab... see more

Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidan... see more

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang,  surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuata... see more

Muncul persoalan dalam praktik dimana korporasi tanpa dijadikan terdakwa tetapi turut dituntut dan dipidana untuk membayar uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurusnya. Alasan turut dipidananya tersebut karena hasil korupsi masuk... see more

Secara umum strategi terdiri atas dua tahapan utama yaitu perumusan dan implementasi. Sebagian besar BUMN memiliki kinerja keuangan yang belum menggembirakan. Hal ini mencerminkan adanya gap antara kondisi riil dengan  kondisi yang diharapkan. Fenome... see more

1 of 912 pages  |  10  records  |  more records»