ARTICLE
TITLE

Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia

SUMMARY

ABSTRAK. Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. Legal Politic of Protection and Management of Environment Heading to Indonesia Ecocracy ABSTRACT. This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.

 Articles related

Putra Astomo,Farhanuddin Farhanuddin    

Artikel ini ingin menjawab permasalahan utama terkait pajak di daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dapat digambarkan bahwa era otonomi daerah, dikaitkan dengan pajak daerah melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan u... see more


Sarip Sarip    

Pemikiran the king can do not wrong dapat dikatakan sebagai alat kekuasaan penguasa untuk merekayasa warga negara. Produk hukum Indonesia saat ini telah terkontaminasi oleh pemikiran tersebut. Tidak heran warga menginginkan keseimbangan politik hukum unt... see more


Ari Wibowo, Yana Kusnadi Srijadi    

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar atau landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. S... see more


Anton Jaksa Trisakti, Pujiyono Pujiyono    

Political crimes or political criminal law in Indonesia are known in the Criminal Code, namely crimes against state security in Book Two of Chapter I. Meanwhile, the notion of political crime in Indonesia has not been explicitly defined in the legislatio... see more


Ahmad Gelora M    

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah sepatutnya sejalan dengan esensi reformasi birokrasi itu sendiri yaitu menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Akan tetapi, pemberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reforma... see more