Journal title
ISSN: 0125-9687    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 51 Number 3 Year 2021

15 articles in this issue 

R. Ismala Dewi,Aad Rusyad Nurdin

Berbagai permasalahan sumber daya air yang terjadi di Indonesia termasuk di DKI Jakarta dan kota- kota di sekitarnya, seperti masalah banjir, kekeringan, krisis air baku, pencemaran air sungai, berdampak pada menurunnya ketersediaan air. Hal ini antara la... see more

Pags. 541 - 554  

Muhammad Rafifnafia Hertianto

Tingkat perkembangan dan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia menempatkan anak sebagai salah satu pengguna dalam posisi rentan terhadap ancaman yang ada di ruang siber yang diciptakan oleh adanya internet. Ironinya di Indonesia hingga saat ini belu... see more

Pags. 555 - 573  

Aditya Rahmadhony,Mardiana Dwi Puspitasari,Maria Gayatri,Iwan Setiawan

Perubahan rezim atau pemerintahan mempunyai ciri politik hukum tersendiri, termasuk Politik Hukum Keluarga Berencana (KB). Setiap masa pemerintahan mempunyai pandangan dan kebijakan yang berbeda terhadap penyelenggaran program KB nasional sebagai program ... see more

Pags. 574 - 600  

Bambang Sadono,Lintang Ratri Rahmiaji

Setidaknya ada dua permasalan pokok yang menyangkut pro kontra terhadap omnibus law ini. Pertama persoalan posedural dalam proses pembuatan undang-undang. Omnibus law tidak boleh hanya semata-mata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan investa... see more

Pags. 601 - 620  

Suyogi Imam Fauzi

Pemberian grasi, amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan panjang pelaksanaan pemberian grasi,amnesti dan abolisi pasca kemerdekaan sampai k... see more

Pags. 621 - 636  

Wahyu Nugroho,Erwin Syahruddin

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law di sektor lingkungan hidup dan kehutanan perlu diuji dalam konstitusionalisme lingkungan hidup yang ada saat ini. Dalam artikel ini, penulis akan memfokuskan pada isu lingkungan dan keh... see more

Pags. 637 - 658  

Dian Cahayani,Merlin Swantamalo Magna

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi akta notaris dalam lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan perspektif fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memeriksa data sekunder yang bersumber dari prinsip d... see more

Pags. 659 - 676  

Anisatul Hamidah

Diskriminasi terhadap perempuan seakan telah menjadi bagian dari perkembangan jaman karena terjadi sejak ratusan tahun silam hingga saat ini. Oleh karena itu, persoalan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi topik yang menarik dan penting untuk did... see more

Pags. 677 - 697  

Nindry Sulistya Widiastiani

Hukum perdata mengenal konsep ajaran force majeure dan hardship dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan prestasi dalam perjanjian. Pandemi covid-19 di Indonesia menyebabkan terjadinya kegagalan pengusaha untuk melakukan pemenuhan prestasi perjanjian kerja, ... see more

Pags. 698 - 719  

Tri Harnowo,Alavi Ali

Institusi publik sangat penting penting peranannya dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara, oleh karena itu pembentukan dan pengoperasiannya harus mendapatkan legitimasi publik. Tulisa... see more

Pags. 720 - 742  

Sutan Sorik

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi relasi antar lembaga legislasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relasi ideal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam pembentukan undang-undang di I... see more

Pags. 743 - 755  

Bambang Sugiri,Nurini Aprilianda,Hanif Hartadi

Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan narapidana sebagai justice collaborator dalam pengungkapan kejahatan terorganisir yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum. Hal ini dilatarbelakangai adanya saksi mahkota yang sering dipergunakan dalam pembuk... see more

Pags. 756 - 772  

Aliyth Prakarsa,Dadang Herli,Rena Yulia

Pihak kepolisian dalam melakukan penanganan terkait kebijakan yang diterapkan dalam masa kedaruratan dengan menggunakan sanksi pidana, sementara, Kepolisian pun perlu melakukan edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi upaya represif d... see more

Pags. 773 - 785  

Fitriani Ahlan Sjarif,Efraim Jordi Kastanya

Semenjak Indonesia memasuki masa kedaruratan Kesehatan yang diakibatkan oleh merebaknya wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyusun berbagai instrument hukum untuk mengatur perilaku masyarakat Indonesia. Kondisi yang mendadak dan terpaksa... see more

Pags. 786 - 802  

Muhammad Fatahillah Akbar

Dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, maka pertanggungjawaban korporasi mulai dikenal di berbagai Undang-Undang. Dalam praktiknya, juga telah terdapat pemidanaan terhadap berbagai korporasi. Artikel ini mengulas bagaimana pertanggungjawaban pidan... see more

Pags. 803 - 823