JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)  

Agung Firmansyah,Kurnia Cahyaningrum Effendi

Batas daerah menjadi isu yang sangat penting sejak era otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kewenangannya terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung p... see more

Tatik Ekowati

Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidika... see more

Lies Afroniyati

Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas t... see more

La Ode Wahiyuddin

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepega... see more

Lily Sri Ulina Peranginangin

Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat d... see more

Susi Ridhawati,Indri Dwi Apriliyanti

Kegiatan pembangunan yang diwarnai oleh market driven akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu penataan ruang (spatial planning) menjadi aspek yang... see more