Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 7 Number 1 Year 2020

9 articles in this issue 

Dwi Aryanti Ramadhani,Iwan Erar Joesoef

Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbeda dengan undang-undang kepegawaian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya pegawai pemerintahan lain selain PNS, yaitu Pegawai Pemerintah... see more

Pags. 1 - 26  

Rosalia Dika Agustanti

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhka... see more

Pags. 27 - 46  

Wien Sukarmini,Norman Syahdar Idrus

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regula... see more

Pags. 47 - 81  

Abdul Halim,Ariyall Hikam Pratama

Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampakpada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia danMalaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkansan... see more

Pags. 82 - 104  

Hanifan Niffari

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalamPasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga saatini belum diatur secara terintegrasi dalam Undang-Undang tersendiri. Perlu... see more

Pags. 105 - 119  

Ari Wibowo

Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan yang sering dipermasalahkan dalam penerapannya karena unsur “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa ... see more

Pags. 120 - 148  

Riskyanti Juniver Siburian

Marital Rape adalah suatu perbuatan perkosaan dalam ranah rumah tangga, di mana antar pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Istilah “marital rape” pada awalnya tidak dikenal dalam tindak pidana di Indonesia, mengingat Pasal 285 KUHP memiliki ... see more

Pags. 149 - 169  

Ahmad Iqbal

Abstrak Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai modus operandi. Salah satu cara menyelesaikan ti... see more

Pags. 191 - 208