ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Education
Economy
Religion
Social Sciences
Technology
Communication
Environment
Literature
Architecture and Urbanism
all records (70)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Macedonia
Germany
Ecuador
Malaysia
India
Spain
Italy
Canada
all records (25)

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
12.319  Articles
1 of 1.233 pages  |  10  records  |  more records»
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakansalah satuterobosan hukum di bidang Hukum acara Perdata. Substansi&n... see more

Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan... see more

Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang terdiri atas kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang berjalan bersama dan tidak terpisah satu dengan lain serta bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Negara melak... see more

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undanga... see more

This article tries to elucidate the attempt of The Supreme Court of Indonesia to formulate regulation on the distribution of joint property on the basis of juridical, philosophical, and sociological considerations. How does the Supreme Court realize the l... see more

Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah bermasalah. Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan sebuah Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah. Akan tetapi masi... see more

Penelitian ini merupakan penelitian  hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penulis membatasi menjadi tiga permasalahan pertama mengenai keefektivan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian ... see more

Putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi disinyalir tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pihak yang terdampak oleh putusan tersebut. Salah satu wujud pembangkangan terhadap putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi ditunjukkan ole... see more

            Sesuai Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan untuk melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata ya... see more

1 of 1.233 pages  |  10  records  |  more records»