ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Religion
Education
Economy
Social Sciences
Literature
Architecture and Urbanism
Political Sciences
Sociology
Technology
all records (51)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Malaysia

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (23)

Filter  
 
1.653  Articles
1 of 166 pages  |  10  records  |  more records»
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi melalui konsep perjanjian penundaan penuntutan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normat... see more

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang pasti memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dan ditujukan kepada kedua belah pihak yang berjanji. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut kontraprestasi atas hak dan kewajiba... see more

Perusahaan dapat melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar tetap dapat melanjutkan usahanya sembari mengamankan aset dan kekayaannya sehingga memberikan jaminan bagi pelunasan utang-utang bagi para kreditur. Kondisi tersebut kadangkala be... see more

Penegakan hukum pidana lingkungan sejatinya ditujukan untuk mewujudkan tujuan dalam UU 32/2009. Namun, proses persidangan seringkali rumit, mahal, dan lama sementara lingkungan yang tercemar dan/atau rusak membutuhkan pemulihan yang cepat dan tepat. Hal i... see more

Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penund... see more

Bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau ... see more

Proses kepailitan tentu tidak lepas dari pembagian harta pailit yang melibatkan semua kreditor, pada pelaksanaanya terdapat kendala terkait mana yang harus didahulukan pembayarannya. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang meneg... see more

1 of 166 pages  |  10  records  |  more records»