ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Religion
Education
Social Sciences
Political Sciences
Economy
Architecture and Urbanism
Literature
Public administration
Sociology
all records (47)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Malaysia
South Africa

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (24)

Filter  
 
2.556  Articles
1 of 257 pages  |  10  records  |  more records»
Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan UUD NRI Tahun... see more

Kecenderungan positive legislature nampak hadir dalam kewenangan MK selain otoritas otentik negative legislature, meskipun UUD 1945 telah menetapkan garis konstitusionalitasnya bahwa MK sebagai lembaga peradilan hanya diberikan kekuasaan untuk menguji kon... see more

Penelitian ini mengkaji tentang peran pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht/ BVerfG). Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana sistem dan peran BVerfG dalam memberikan perlindungan hak fundamental warga negara? Tuj... see more

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide constitutional review untuk pertama kalinya, tokoh yang berperan terhadap ide judicial review, dan format constitutional review di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum ... see more

Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tah... see more

Keberadaan DPD yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17/2014 masih dinilai diskriminatif dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya bidang legislasi dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya pengujian undang-undang dilakukan oleh DPD ditujukan g... see more

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak asasi manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang ... see more

Pemanfaatan energi pada umumnya bersumber pada energi tidak dapat diperbarui (non renewable energy) dan energi dapat diperbarui (renewable energy). Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dilakukan dalam bentuk hidro, panas bumi, angin, surya, kelautan d... see more

Penafsiran Pembentuk Undang-Undang dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamh Konstitusi, yaitu karena Presidential Threshold adalah... see more

1 of 257 pages  |  10  records  |  more records»