ARTICLE
TITLE

PENGATURAN HUKUM SISTEM PENGUPAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENERAPANNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARADOI : 10.31604/jips.v9i7.2022.2718-2731

SUMMARY

Penelitian tentang pengaturan hukum sistem tentang bagaimana penerapan sistem pengupahan yang diberlakukan terhadap para tenaga kerja/buruh yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat pengupahan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya di Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja/buruh dan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak.            Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan bahan hukum sekunder yakni, buku-buku literatur yang merupakan sumber referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data primer atau data lapangan sebagai data pendukung.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data lapangan dengan metode wawancara, kemudian diolah secara deduktif dan dianalisis secara kualitatif, dan pada akhirnya dapat diketahui tentang penerapan sistem pengupahan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.            Melalui hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan sistem pengupahan yang berlaku untuk menjadi bahan kajian dalam rangka perbaikan/perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

 Articles related

Rudi Saputra,Tutiek Retnowati    

Tulisan ini membahas tentang isu tentang permasalahan ketenagakerjaan terkait sistem pengupahan UMK. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban usaha yang tidak berbadan hukum memberikan gaji sesuai UMK dan mengetahui pengaturan hukum UMK pada us... see more


Vinna Sri Yuniarti    

Pembiayaan bermasalah adalah suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank dalam  menjalankan pelayanan finansial. Hal tersebut dapat terjadi akibat tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha atau dengan ... see more


Ahmad Mubaligh    

Social alteration is the one of features for society's dynamic life.· It is considered as a social law, occurs in life. Social alteration also raises any social problems, which need arrangement and solving as Islam certainties. Therefore, Islam law is co... see more

Revista: El Harakah

Mella Ismelina Farma Rahayu    

WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT. Aturan tersebut merupakan ide dari negara maju dan dimaksudkan untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Namu... see more


Supanto Supanto    

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan  perbuatan-perabuatan sebagai tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana, dan mendiskripsika penegakan hukum pidana dalam mekanisme peradilan pidana untuk menangani perilaku pelecehan seksua... see more