ARTICLE
TITLE

Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman

SUMMARY

Abstract: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwal al-syakhshiyah (family law), mu'amalah (economic law/civil) and, jinayat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jinayat maysir (gambling). In such a case  Court decision is widely accepted among the people of Aceh as  they are deemed more sense of fairness. Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jinayat). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’amalah (hukum ekonomi/perdata) dan, jinayat (hukum pidana Islam). Salah satu perkara jinayat yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara jinayat maysir (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan. 

 Articles related

Budi Suhariyanto    

Secara normatif hakim Indonesia disebut sebagai Penegak hukum dan keadilan tidak sebatas corong undang-undang. Hakim wajib untuk menemukan, menggali dan membentuk hukum yang sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Secara teoritis pembentukan hu... see more


Fakhris Lutfianto Hapsoro,Susi Dwi Harijanti,Ali Abdurahman    

Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil e... see more

Revista: Jurnal Yuridis

Arddin Arddin,Guswan Hakim,Jabalnur Jabalnur    

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan prinsip yang dianut secara universal dalam praktik arbitrase modern terhadap permohonan pembatalan Putusan arbitrase Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016 di PN Jakarta Timur. Untuk menganalisis implikasi putu... see more


Muhammad Faqih, MF    

The Supreme Court is the state institution that exercised the power of the highest judiciary in Indonesia. The power of the judiciary exercised by the Supreme Court is independent, meaning that the Supreme Court is free from the influence or interference... see more

Revista: MIMBAR YUSTITIA

Islamiyati Islamiyati,Ery Agus Priyono,Dewi Hendrawati,Achmad Arief Budiman Views: 197 | 0