ARTICLES

Filter  
Active filters 0
Remove
  

Refine your searches by:

Collections
Law
Religion
Social Sciences
Education
Architecture and Urbanism
Economy
Political Sciences
Literature
Sociology
Public administration
all records (29)

Languages
English
German

Countries
Indonesia
USA
Malaysia

Years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
all records (19)

Filter  
 
927  Articles
1 of 94 pages  |  10  records  |  more records»
Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pernah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akh... see more

Pemerintah Aceh sangat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh dibuktikan dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekono... see more

Keberadaan DPD yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 17/2014 masih dinilai diskriminatif dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya bidang legislasi dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya pengujian undang-undang dilakukan oleh DPD ditujukan g... see more

ABSTRAK. Lembaga adat di Aceh sebetulnya telah ada sebelum adanya UU tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sementara analisis data akan menggunakan teknik content analysis. Dari bahasan ditemukan bah... see more

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta  Ker ja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani per nah bersepakat untuk menunda pembahasan   materi   mengenai  ... see more

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak asasi manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang ... see more

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk me... see more

Mahkamah Syar’iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keku... see more

Penelitian ini mengkaji tentang peran pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht/ BVerfG). Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana sistem dan peran BVerfG dalam memberikan perlindungan hak fundamental warga negara? Tuj... see more

1 of 94 pages  |  10  records  |  more records»