ARTICLE
TITLE

ANALISIS HUKUM PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PRESPEKTIF PASAL 33 AYAT (4) UUD 1945

SUMMARY

The constitutional mandate of Article 33 Constitution - the welfare of the people and the community needs to establish the state-owned does not seem to be carried to the maximum so bergulirlah privatization policy. Strengthening this policy led to the privatization provisions in Act Number 19 of 2003 about Corporate Government . In connection with the birth of the concept of privatization which is the concept of capitalism, the author felt the need to analyze the law on the privatization of state-owned enterprises in Indonesia in the perspective of Constitution Article 33 paragraph (4). This study shows that the policy direction expected Privatization is a system of management of state enterprises more efficient and productive and achieve good corporate governance principles. To achieve that goal setting is certainly Corporate Government privatization in the Act should remain in line with the spirit of the economic constitution contained in Constitution Article 33 paragraph (4) because the state continues to run control function through the sectors regulation privatized state enterprises carry out its activities.

 Articles related

Dhiauddin Tanjung,Mhd Yadi Harahap,Fadlan Fuadi    

Berdasarkan pertimbangan yang mengandung kepentingan (mashlahah) dan norma hukum yang berlangsung di masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Kenyataan menunjukkan bahwa ada dua kasus hak asuh anak yang jatuh pada suami (ayah) meskipun anak terse... see more


Salman Abdul Muthalib,Mansari Mansari,Mahmuddin Mahmuddin,Muslim Zainuddin,Hasnul Arifin    

Qanun Jinayat tidak hanya diberlakukan bagi orang dewasa, bagi anak yang telah berumur 12 tahun dan belum sampai 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dapat dikenakan sanksi jinayat bila melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh... see more


Aramida Aramida    

Quality control sangat penting diterapkan dalam bisnis untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas. Di masyarakat sering terjadi perdagangan yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah perdagangan tersebut dalam hal pengawasan fisik... see more


Adhinda Putri Syara L. S, Antarin Prasanthi Sigit, Enny Koeswarni    

Sertipikat tanah merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam UUPA serta ditindaklanjuti dalam PP 27/1997. Sorang atau Badan Hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Sertipikat Tanah, mengenai... see more


Vira Aryani, Judyanto Sirait, Hamdani Hamdani    

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil kemampuan multirepresentasi peserta didik pada materi hukum Newton. Metode yang digunakan yaitu survey yang melibatkan 92 peserta didik kelas XI IPA SMA Negeri 9 Pontianak tahun ajaran 2021/2022. Data diamb... see more