Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)  

Anggi Astari Amelia Putri,Dahlan Ali

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan keabsahan persidangan pidana yang dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh selama pandemi COVID-19, menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses persidangan, serta strategi dalam m... see more

Teuku Okta Randa,Wahyu Ramadhani

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA).. Pembentuka... see more

Nu’man Aunuh,Aisya Sanghra Devi Nugraha,Diah Nadia Putri,Adinda Putri Jade

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara tegas sebagai upaya pencegahan pengulangan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pencabutan hak politik dan pencabutan hak yang ditinjau dar... see more

Anggita Ayu Triana,Agus Machfud Fauzi

Pandemi Corona Virus Diserse 2019 (COVID-19) menyebabkan sebagaian masyarakat harus kehilangan pekerjaan secara tidak terduga. Hal ini yang menyebabkan adanya peningkatan kriminalitas di Surabaya pada masa pandemi COVID-19. Kehilangannya pekerjaan menyeba... see more

Della Rafiqa Utari,Suhaimi Suhaimi

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), di dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa tempat ibadah umat Islam dapat menguasai tanah dengan hak milik, hak pakai dan tanah wakaf. Hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 9 P... see more

Naila Amatullah,Sinta Dewi Rosadi,Tri Handayani

Banyaknya kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi direct carrier billing seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2219 K/Pdt/2013, Laporan Nomor LP/3409/X/2011/Ditreskrimsus, dan Perkara Nomor 464/Pdt/G/2020/PN.JKT.PST. Menggambarkan posisi ... see more

Tamrin Muchsin,Sardjana Orba Manullang,Saiful Rachman,Sri Sudono Saliro

The authority of the regional government to regulate self-government affairs as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of ... see more

Wirantia Wirantia,Darmawan Darmawan,Suhaimi Suhaimi

Article 53 of the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 1 Year 1960, which states that the PPAT deed is made by filling in the complete available deed blanks in accordance with the instructions for filling it. In practice carried out b... see more

Erry Fitrya Primadhany,Imam Wahyudi,Cahyati Cahyati

Regulations regarding transaction of telecommunication devices have been clearly regulated. However, the circulation of illegal products is still rife, especially devices that International Mobile Equipment Identity (IMEI) is not officially registered. Th... see more

Safrina Safrina,Khairani Khairani

Nowadays, companies are not only required to provide information on financial accountability but also about corporate performance related to social and environmental aspects in order to promote shareholder values and sustainable practices, which eventuall... see more