Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 13 Number 25 Year 2017

10 articles in this issue 

DIH Jurnal Ilmu Hukum

ISSN: 0216-6534DiH Jurnal Ilmu HukumVolume 13 Nomor 25Februari 2017 Pemimpin RedaksiDr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Sekretaris RedaksiTomy Michael, S.H., M.H. Dewan PenyuntingProf. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.Dr. Slamet Suhartono, ... see more

 

Ferry Irawan Febriansyah

Pancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat In... see more

Pags. 1 - 27  

Irma Bandiyah,Abraham Ferry Rosando

Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua... see more

Pags. 105 - 123  

Sukmawaty Arisa Gustina,Slamet Suhartono

Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga neg... see more

Pags. 124 - 130  

Sudwijayanti Sudwijayanti

Corporate crime is one of the crimes that arise with the advanced of economic, technological and trade liberalization activities. The problems with non-conventional crimes are due to the difficulty of clearly determining the victims and the difficulty of ... see more

Pags. 131 - 148  

Heri Jerman

Saat ini sistem hukum pidana Indonesia juga belum sepenuhnya menjadikan pemulihan dampak kejahatan sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana nasional, sehingga pemulihan aset hasil kejahatan tidak menjadi sasaran/fokus materi hukum pidana. Tidak a... see more

Pags. 149 - 161  

H Erli Salia

The Constitutional Court is the state agency that was born after the reform in 1999. Through the changes to the Constitution of 1945, the Constitutional Court is authorized to examine  laws (acts) against the Constitution. In addition there are othe... see more

Pags. 28 - 39  

Indiana Sandy Graceas

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat problem yuridis yang sangat fundamental, yakni tidak adanya ketentuan yang memada... see more

Pags. 40 - 68  

Jhon A Mebri

Land has a very important meaning in human life, because most of human life depends on the land. There is a close correlation between man and the land and there is no human in this world who does not need the land. The land is not only understood as an ec... see more

Pags. 69 - 84  

Endang Prasetyowati

The implementation of consumer finance vulnerable to the emergence of  injustice. Injustice appear because they had not been accommodation of different interest in consumer finance by a law especially in this matter is in form of act. Problematic in... see more

Pags. 85 - 104