Pandecta: Research Law Journal  

Siti Yuniarti, Erni Herawati

AbstrakPerkembangan TIK, khususnya internet, memunculkan berbagai aktivitas melalui ruang siber (cyberspace) yang memunculkan manfaat dan resiko secara bersamaan. Dalam perspektif negara, pemanfaatan TIK dapat dioptimalkan untuk menjalankan fungsi negara ... see more

Nindi Achid Arifki, Ilima Fitri Azmi

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tindakan penghindaran pajak terhadap ketentuan formil tindak pidana pencucian uang secara yuridis. Penghindaran Pajak sendiri merupakan subsistem pada objek Tindak Pidana Pajak yang pada dasarnya dapat menimbulkan keru... see more

Etty Mulyati

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya dan dengan terpaksa menerima semua persyarata... see more

Aziz Widhi Nugroho, Lita Tyesta Addy, Listya Wardhani

The government is pushing for an increase in the pace of investment by organizing the Investment Award activities in 2018. The Wonogiri Regency Government shows proud results with the ISO 9001: 2015 rating, this has an impact on the investment rates that ... see more

Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides ... see more

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo

Penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali dihadirkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana versi Agustus 2019. Tentu hal ini menimbulkan kegamangan atas ketentuan tersebut yang sebelumnya pernah dicabut mel... see more

Bahari Sanjaya, Muladi Muladi, Ratna Kumala Sari

KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas “universitas delinquere non potestâ€. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peratu... see more

Cahya Wulandari

The rapid development of information technology, especially related to the use of the internet, having a positive and negative impact. The negative impact of the use of technological developments and the spread of negative content encourages a non-crimina... see more

Edward James Sinaga

Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, untuk itu perlu dilakukan penataan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruan... see more

Mahrus Ali

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal mengenai kriminalisasi terhadap korporasi dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsept... see more

Nurfahmi Islami Kaffah, Heru Susetyo

This research is a juridical and empirical study about the implementation of sharia compliance based on Law no. 23 the year 2011 on the Management of Zakat. BAZNAS, as the zakat management authority under the government, must implement good governance bas... see more

Salma Salma, Ritonga Najuddin, Masna Yunita

Pencurian adalah kejahatan universal dan dihukum berat para pelakunya dalam setiap komunitas masyarakat. Hukum Islam menjelaskan bahwa pencurian termasuk kategori hudud dengan hukuman tertinggi potong tangan. Berbeda dengan Indonesia, pencuri dihukum deng... see more

Anwar Sadat Harahap, Taufik Siregar

Beberapa tahun terakhir telah sering terdengar melalui media elektronik tentang tindakan terorisme di Indonesia. Tindak terorisme ini muncul, karena selain kurang tegas, adil dan bermanfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak terorisme, j... see more

Saharuddin Daming

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus menjadi bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Karena itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan bahwa pemerintah harus mewujudkan derajat kesehatan masyarakat... see more

Rodiyah Rodiyah, Ridwan Arifin, Steven Steven

Most countries in the world choose the form of Federal state or Unity within organizing a government. The selection of this form of state based on political, s­ocial will include the culture and history of a country. Each form of this country has advanta... see more