Journal title
ISSN:    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 6 Number 1 Year 2022

18 articles in this issue 

Natanael Ginting,Ferry Irawan

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 berdasarkan latar belakang dan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran dan fungsi... see more

 

Muhammad Rusli Arafat

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pid... see more

 

Andrew Christian Banjarnahor,Puti Priyana

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan, adanya cybercrime membuka peluang bagi para pelaku kejahatan yang beraksi dalam dunia maya yang melakukan kejahatan dengan tersembunyi, terorganisasi, dan lebih rapi serta me... see more

 

Sardjana Orba Manullang,Yessy Kusumadewi,Iis Isnaeni Nurwanty,Andi Elrika Natsir,Diah Lestari

Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, seharusnya diikuti juga dengan kemajuan ti... see more

 

Agus Setiawan

Strategi dalam menjalankan roda pemerintahan adalah mutlak adanya. Dengan strategi, jalannya pembangunan akan mempunyai peta jalan, arah, tujuan dan target yang akan dicapai oleh negara. Begitu pula sebaliknya tidak adanya target pembangunan, arah dan tuj... see more

 

Andi Adwiyah Fiscarina,Muhadar Muhadar,Wiwie Heryani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tentang penyelenggaraan pertindungan konsumen. Dan Untuk menganalisis dan memberikan solusi kendala penerapan sanksi pidana penyelenggaraan pertindungan konsumen. Tipe pe... see more

 

Andi Aswar,A. M. Yunus Wahid,Hamzah Halim

Pengaturan sumber daya air awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Oleh karena konten undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber da... see more

 

Waluyadi Waluyadi

Secara normatif, Al-Qur’an yang di dalamnya mengatur tentang hukum pidana Islam untuk seluruh umat manusia. Seiring dengan dengan keberagaman manusia sebagai sunatullah, berimplikasi tentang pemberlakukan hukum pidana Islam.  Pertanyaanya, apakah yan... see more

 

Nurul Widhanita Y. Badilla,Rudini Hasyim Rado,Salvadoris Pieter,Muhamad Aljebra Aliksan Rauf

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaiakan perkara pidana oleh Polres Merauke sebagai bagian sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksana... see more

 

Benedictus Janrian Purba

Kegiatan joint program adalah joint investigasi. Kegiatan Joint Investigasi merupakan salah satu bentuk Program Sinergi Reformasi dalam rangka efektifitas penegakan hukum terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai. DJP dan DJBC bersinergi m... see more

 

PL Tobing

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan... see more

 

Sugeng Jatmiko

Rechterilijke Pardon (pemaafan hakim) merupakan sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersala... see more

 

Muhammad Syaiful Anwar,Ndaru Satrio

Terjadi ketidakadilan jika saksi di luar perkara pidana tidak mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sebuah perkara. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat mengakomodir kepent... see more

 

Muhamad Agil Aufa Afinnas,Abimanyu Abimanyu,Shendy Pratika Nyomansyah

Implementasi Pasal 66 UUPPLH patut dipertanyakan karena sering muncul gugatan maupun tuntutan yang merupakan Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAPP. Tindakan SLAPP tersebut dialami oleh dua warga di Jomboran, Sleman. Warga yang sedang m... see more

 

Abimanyu Abimanyu,Ahsan Nurhadi

Masyarakat memiliki hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini merupakan bentuk peneliti... see more

 

Bambang Saputro

Sebagai Institusi/lembaga yang berwenang di bidang pertanahan, sudah seharusnya Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah kasus pertanahan di Indonesia. Alternatif penyelesaian kasus perta... see more

 

Yogi Genovan,Endang Sutrisno,Ratu Mawar Kartina,Alip Rahman

Kawasan Pesisir Kota Cirebon harus mampu dicegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan, dan melalui kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya-upaya membangun lingkungan menjadi lebih baik dengan kebijakan, ... see more

 

Marsudin Nainggolan

Hakim sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit,  yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah putusan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan ... see more