Journal title
ISSN: 1907-5790    frecuency : 4   format : Electrónica

Issues

      see all issue


Skip Navigation Links.

Volume 11 Number 2 Year 2016

8 articles in this issue 

Tri Handayani

Kesepakatan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 akan mengubah tatanan hukum Perbankan Indonesia. UU No: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dianggap tidak dapat ... see more

Pags. 136 - 149  

Siti Zulaekhah

Politik hukum pengaturan tentang orang yang telah bergeser dari pendekatan ras (golongan penduduk) menjadi kewarganegaraan pascakemerdekaan Indonesia adalah adalah ketentuan tentang subjek Hak Milik atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ... see more

Pags. 150 - 165  

Dyah Ochtorina Susanti

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, danuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akib... see more

Pags. 166 - 181  

Enan Sugiarto

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 bertolak belakang dengan Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia yang selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga hukum menjadi tidak keti... see more

Pags. 182 - 199  

noor hafidah

Industri perbankan sebagai bagian dari Industri keuangan mempunyai karakteristik yang khusus sebagai lembaga keuangan. Karakteristik khusus tersebut tercermin dalam operasional perbankan yang memiliki fungsi Intermediary, yaitu menghimpun dan menyalurkan ... see more

Pags. 200 - 207  

syafik didin

Pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahmakah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 tidaklah ideal, karena dapat menimbulkan problem hukum yang rumit, ... see more

Pags. 208 - 225  

devi rahayu

Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan mamp... see more

Pags. 226 - 244