SUMMARY
ROLE OF NU AND MUHAMMADIYAH IN THE PROCESS OF MAKING PUBLIC POLICY IN KUDUS. This study aims to determine the role of mass organizations in the process of making public policy in the local level. It was especially the role played by the two largest Islamic organizations in Kudus called NU and Muhammadiyah. Examining regulations, such as UU No. 25/2004 on national development planning system, community involvement has a strong legal basis. The method used in this research was qualitative research using case studies to explore the issues. Data collection techniques used in-depth interviews of the main actors of the organization, organizational documents and newspaper clippings. The main results of this research as follows; First, NU and Muhammadiyah considers that public policies are matters of society life at large, but the presence of NU and Muhammadiyah more often considered as formality so that they are less successful in influencing the issues raised. Second, NU and Muhammadiyah fight more for the issues raised by persuasiveness because the government is open enough to have dialogue, but the space that can be utilized is still very limited. Third, although NU and Muhammadiyah have big network and members in the village, they are still less in developing and exploring the resources to get involved in public policy-making process.Keywords: Mass organizations, NU, Muhammadiyah, Participation, Public Policy.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran organisasi massa dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, terutama peran yang dilakukan dua ormas Islam terbesar di Kudus yakni NU dan Muhammadiyah. Dilihat dari aspek regulasi, misalnya UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keterlibatan masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat. Metode yang dipakai dalam riset ini adalah riset kualitatif dengan menggunakan studi kasus untuk mendalami isu yang diambil. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in depth interview) terhadap aktor utama organisasi, dokumen organisasi maupun kliping koran. Hasil utama riset ini sebagai berikut; pertama, NU dan Muhammadiyah memandang bahwa kebijakan publik adalah urusan yang menyangkut hidup masyarakat secara luas, namun karena kehadiran NU dan Muhammdiyah lebih sering dianggap formalitas sehingga kurang berhasil memengaruhi isu yang diangkat. Kedua, NU dan Muhammadiyah lebih banyak memperjuangkan isu yang diangkat melalui pendekatan persuasif karena memang pemerintah cukup terbuka untuk diajak dialog, tetapi ruang yang bisa dimanfaatkan masih sangat terbatas. Ketiga, walaupun kaya jaringan dan anggota yang mengakar di desa, NU dan Muhammadiyah masih kurang mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mau terlibat secara maksimal dalam proses pembuatan kebijakan publik.Kata kunci: Organisasi massa, NU, Muhammadiyah, partisipasi, kebijakan publik