SUMMARY
The purpose of this paper is to examine the customary law sanctions that are threatened against perpetrators of sexual violence against children, for example in the people of Tenganan Village, Karangasem-Bali, which are Balinese customary law communities who still adhere to their traditions in the era of modernization and globalization that is developing in Bali. Whether the customary sanctions for perpetrators of sexual violence against children in Tenganan Village, Karangasem-Bali are in accordance with the principle of fulfilling children's rights. This research is a type of normative legal research or what is often called doctrinal research. The approach used in this research is the Legislative Approach, the Conceptual Approach and the Comparative Approach. The result of this paper is that customary sanctions against sexual violence against children that occur in Tenganan Village do not position children as victims of sexual violence. On the other hand, children are placed in a position to participate as perpetrators. The customary sanctions do not provide legal protection and fulfillment of children's rights for child victims of sexual violence.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum adat yang diancamkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, contohnya pada masyarakat Desa Tenganan, Karangasem-Bali yang merupakan masyarakat hukum adat Bali yang masih memegang teguh tradisinya di era modernisasi dan globalisasi yang berkembang di Bali. Apakah sanksi adat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Desa Tenganan, Karangasem-Bali telah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak anak.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative yang menggunakan tiga jenis pendekatanantara lain pendekatan Perundang-undangan, Pedekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi adat terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Desa Tenganan tidak memposisikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Sebaliknya anak ditempatkan pada posisi turut serta sebagai pelaku. Dalam sanksi adat tersebut tidak memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak bagi anak korban kekerasan seksual.