HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018

SUMMARY

ABSTRACTThe aim of this study was to reidentify the effect of government audit results on the corruption of province government in Indonesia in 2015-2018. The dependent variable used is the corruption of the province government in Indonesia, while the independent variable used is audit opinion, audit findings, and audit rectification. The sample of this study consisted of 68 samples from provinces government in Indonesia in 2015-2018. The data used in this study are secondary data, namely the LKPD Examination Report, BPK IHPS and The Attorney Generals Office Annual Report. This study is using a purposive sampling method. The analysis technique used to test hypotheses is regression analysis. Based on the test results, it can be seen that audit opinion does not affect the corruption of province governments in Indonesia, audit findings and audit rectification have a positive effect on the corruption of province governments in Indonesia.Keywords: audit opinion, audit findings, audit rectification and corruption. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh hasil pemeriksaan terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2018. Opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap korupsi yang terjadi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian yang diolah ini terdiri atas 68 sampel dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2018. Data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS BPK) dan Laporan Tahunan Kejaksaan Agung. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ditemukan bahwa temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan opini pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.Kata kunci: opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan korupsi.