SUMMARY
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi financial distress di pemerintah daerah dengan hanya mengukur dari sisi keuangan yang menggunakan analisis dari kemandirian pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatannya, keselarasan pembelanjaan yang dilakukan pemerintah daerah yang tidak hanya terfokus pada belanja rutin serta rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Indicator ini digunakan dengan mempertimbangkan teori dan kondisi di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat diberlakukannya otonomi daerah, Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Pembiaran terjadinya rekruitmen pegawai secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah akan berdampak pada berkurangnya dana untuk membangun fasilitas publik, percepatan pembangunan daerah, penciptaan pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteran masyarakat, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam kebijakan otonomi daerah. Penelitian ini mengukur financial distress suatu pemerintah daerah dari 3 (tiga) kategori yaitu kemandirian keuangan, keselarasan belanja, dan pertumbuhan PAD. Obyek penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 28. Data dianalisis dengan menggunakan regresi logistic biner.Penelitian ini menemukan hasil bahwa pemerintah daerah di jawa tengah masih mengalami kondisi financial distress dikarenakan perilaku boros masih terjadi dibuktikan dengan besarnya belanja untuk kebutuhan operasional dan kebutuhan gaji pegawai baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sedangkan pembelanjaan infrastruktur dan pelayanan public prosentasinya lebih kecil, disamping itu pemanfaatan asset dan penggalian sumber daya alam juga masih belum maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat terasa masih kurang optimal.