ARTICLE
TITLE

Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah

SUMMARY

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan pada era otonomi daerah studi di Kabupaten Kebumen dilihat dari aspek pelaksanaan, sumber-sumber dan alokasi anggaran pendidikan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data adalah triangulasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan BOS diimplementasikan berdasarkan RAKS dan RAPBS, dan BKM berdasarkan penjaringan dari pihak sekolah. Dana BOS bersumber dari APBN (pemerintah pusat), BKM bersumber dari APBD Kabupaten (pemerintah daerah) dan sumbangan sukarela bersumber dari masyarakat. Alokasi dana BOS setiap sekolah berbeda-beda, yang mempengaruhi hal itu adalah perbedaan jenjang sekolah, banyaknya jumlah siswa yang ada di sekolah, perbedaan letak sekolah. Hal ini, karena setiap sekolah mempunyai perbedaan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Sumbangan sukarela untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah. Alokasi dana BKM tepat sasaran, namun waktu alokasi pencairannya kurang efektif .This research aims to determine the education funding policy implementation at the regional autonomy in Kebumen, seen from the aspect implementation, resources and the education budget allocation for education. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data is triangulation. The results of this study are the implementation of BOS based RAKS and RAPBS, and BKM based networking from the school. BOS funds from the state budget (central government), BKM sourced from district budget (local government) and voluntary contributions provided by the community. BOS funding is in each school different, the casue of difference in levels of schooling, the amount of students in the school, the school location. This is because each school has different operational needs and the activities. Voluntary donations for meet defiency from BOS. Allocation of BKM funds on target, but the time allocation redeemed less effective.

 Articles related

Dewi Prihatini, I Nyoman Subanda    

Latar belakang: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan ... see more


Bahtiar Rifai    

Keterbatasan ketersediaan sektor kelistrikan dan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung pembangunan telah mendorong inisiasi pelibatan swasta dalam menyediakan sektor ini. Partisipasi swasta melalui Independent Power Producer (IPP) ... see more


Meri Enita Puspitasari    

Pelayanan publik yang optimal dan prima yang merupakan pengharapan dari seluruh masyarakat menjadi ukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga / instansi pelayanan publik. Penggambaran ketidapuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka akan s... see more


Aisyah Rizqi Ismaniar    

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan tarif tahun 2014 angkutan umum jenis mikrolet di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adal... see more


Maulidya Rosma Diniarsa, Reminta Lumban Batu    

 Penerapan kebijakan diversitas dan inklusi dalam manejemen sumber daya manusia (SDM) dan dampaknya suatu kinerja sebuah organisasi menunjukan bahwaq evaluasi akan di lakukan terhadap implementasi yang bertujuan untuk mempromosikan keragaman dan ink... see more