SUMMARY
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga Legislatif di daerah yang tugasnya membuat peraturan bersama dengan Kepala Daerah yang disebut Perda.Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Perda berdasarkan Hak Inisiatif DPRD di Kabupaten Paluta dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan rxy< t atau 0,037<1,958 berarti koefisien tersebut berlaku untuk seluruh populasi dan sampel yang berjumlah 30 Anggota DPRD Kabupaten PALUTA. Sehingga Ha ditolak Ho diterima, berarti Anggota DPRD dalam pembuatan Perda di Pemkab PALUTA dengan menggunakan hak inisiatif Dewan masih rendah. In Constitution Number 23 Year 2014 regarding Regional Government stated that DPRD as legislative institution in area whose duty to make the regulation together with Head of Region called Perda.The focus of this study was to determine what factors influenced the making of local regulations based on DPRD Initiative Rights in Paluta Regency under the title Factors Affecting the Making of Local Regulation Based on the Initiative Right of the Regional House of Representatives in Kabupaten Padang Lawas Utara.The research method used is Quantitative Descriptive research method based on positivism philosophy, used to examine the population or a particular sample, data collection using research instruments and test the hypothesis that has been established. From the results of the study can be concluded that the calculation of rxy <t or 0.037 <1.958 means the coefficient is applicable to the entire population and sample amounting to 30 Members of DPRD PALUTA. Hence Ha rejected Ho accepted, meaning that the DPRD Member in making the law in PALUTA Regency by using the right of Council initiative still low.Keywords: Regional House of Representatives, Right of Initiative, Local Regulation