Home  /  Mimbar Keadilan  /  Núm: Februar Par: 0 (2017)  /  Article
ARTICLE
TITLE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK

SUMMARY

Perkembangan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh terhadap perdagangan secara online misalnya keberadaan perusahaan jasa angkutan secara online. Perusahaan Gojek memberikan layanan transportasi, gofood dan lainnya. Pelayanan online dilakukan dengan mensyaratkan adanya pengisian data pribadi konsumen pada perusahaan Gojek. Namun data tersebut sering disalahgunakan. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat yakni, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pengguna jasa gojek? Apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian Gojek? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang belum secara lengkap mengatur tentang perlindungan data pribadi milik konsumen gojek, serta akibat hukunya bila terjadi wanprestasi ialah hukuman atau sanksi berupa ganti rugi.

 Articles related

Nur Afdhaliyah,Ismansyah Ismansyah,Fadillah Sabri    

Artikel ini ingin menjawab bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kota Padang. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa keikutsertaan pen... see more


Dani Habibi    

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata U... see more


Rizky Dian Bareta,Budi Ispriyarso    

Ketimpangan antara angkatan kerja dan lapangan pekerjaan di Indonesia memaksa para pencari pekerjaan merambah lapangan pekerjaan di negara lain, namun Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mayoritas merupakan pekerja pada sektor-sektor dengan risiko ting... see more


Amrina Rosyada,Esmi Warassih,Ratna Herawati    

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan kontitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Penelitian ini menggunaan pendekatan sosio-le... see more


Nurhafni Nurhafni,Sanusi Bintang    

Artikel ini ingin menjawab bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian baku elektronik pada telekomunikasi seluler. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku sebagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetap... see more