ARTICLE
TITLE

Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten MagelangDOI : 10.37064/jpm.v11i1.13082

SUMMARY

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kesejaheteraan sosial. Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang termasuk kecamatan yang sedang gencar untuk meningkatkan nilai kearifan lokalnya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang orientasinya kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan local; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan empiris dengan melakukan studi Pustaka, peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam terhadap perangkat kecamatan dan kepala desa. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara diskriptif untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) kerangka politik hukum otonomi desa terkait karifan lokal sudah sesuai dengan konstitusi negara serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dalam memberikan arah kebijakan diharapkan tetap sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. 2) Upaya pemerintah dalam inovasi dan pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan desa yakni meningkatkan infrastruktur desa wisata, peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan promosi wisata.  

 Articles related

Muhammad Naufal Arifiyanto    

AbstractThis research is holistically the duty of the DGT to provide guidance and supervision in cutting or collecting taxes, due to inaccuracy that has resulted in administrative sanctions in the form of a 200% fine from the lack of tax deductions or co... see more


  Muhamad Beni Kurniawan    

Penelitian ini mengkaji politik hukum Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ditinjau dari Hak Asasi atas Kesehatan. Hak Asasi atas kesehatan salah satu derivasi dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi termasuk dari ancaman pandemi COVID-19. D... see more

Revista: Jurnal HAM

David Hardiago    

Dalam hukum pidana Indonesia, penentuan suatu perbuatan pidana di dasarkan pada asas legalitas (principle of legality). Delik politik, apabila dihubungkan dengan prinsip dalam asas legalitas tersebut akan dijumpai problematika hukum terkait definisinya y... see more


Nanci Yosepin Simbolon    

Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Peneliti... see more


Jhon Kenedi    

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana memiliki kelemahan baik dalam kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif (in  abstracto) maupun oleh lembaga yudikatif (in concreto). Pertama, kebijakan hukum pidana oleh lembaga legislatif d... see more