ARTICLE
TITLE

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Program Magang & Studi Independen Bersetifikat (MSIB) di PT. Progate Global Indonesia

SUMMARY

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Budaya 2020-2024 membuat kebijakan merdeka belajar yang dibentuk dalam program kampus merdeka dan memiliki program-program bawaannya, yaitu salah satunya program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Melalui program tersebut mahasiswa diharapkan dapat mengasah kemampuan dan talentanya dalam bentuk soft-skill ataupun hard-skill. PT. Progate Global Indonesia yang merupakan salah satu dari mitra kampus medeka ikut bekerjasama dalam memberikan pendidikan dengan tema Digital Leadership Throught Coding. PT. Progate Global Indonesia memberikan pembelajaran khusus bagi mahasiswa yang belum memiliki latar belakang coding, sehingga mahasiswa diluar jurusan IT tetap bisa mengikuti pembelajaran yang ada dalam kurikulum PT. Progate Global Indonesia. Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan merdeka belajar dalam program Magang & Studi Independen Bersetifikat (MSIB) di PT. Progate Global Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitaif deskriptif yang memanfaatkan teori-teori, data-data dan pengalaman yang peneliti dapatkan selama mengikuti program MSIB di PT. Progate Global Indonesia. Didapatkan hasil/kesimpulan dalam penelitian ini bahwasannya implementasi kebijakan merdeka belajar dalam program MSIB di PT. Progate Global Indonesia sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, silabus dan jadwal yang sudah ditentukan. Namun terdapat satu proyek yang tidak dapat dituntaskan akibat adanya miskomunikasi antara pihak mitra dengan pihak kampus merdeka yang mengakibatkan kendala dalam pengerjaan proyek akhir sehingga proyek akhir tidak dapat di tuntaskan dan adanya keterlambatan dalam pemberian uang saku mahasiswa pada awal kegiatan selama 2 bulan.

 Articles related

Nanan Fatmah, Nunung Nurhasanah, Didit Supriyadi    

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan dan cara pengelolaan dalam pelaksanaan piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dengan lokus penelitian d... see more


Khaerul Umam Noer    

Sejak 2015, Wali Kota Depok telah mengeluarkan perintah untuk penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak. Kebijakan ini penting sebab UU 35/2014 telah mengamanatkan bahwa negara harus menjamin terpenuhinya hak dan kebutu... see more


Dewi Larasasti, Achmad Lutfi    

Kebijakan pembebasan PBB atas Pembebasan PBB-P2 terhadap “Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, termasuk pensiunannya; Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan; Penerima Gelar Pahlawan Nasional; Penerima Ta... see more


Ali Ibrahim, Henny Saptatia Drajati Nugrahani    

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga semua sendi kehidupan manusia. Begitu pula di Indonesia, dengan berbagai keterbatasan yang ada. Pemerintah bersama segenap komponen bangsa ... see more


Sutardi Sutardi, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti    

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi, melahirkan eksistensi Desa dalam bentuk otonomi yang lebih luas, disisi lain perluasan kewenangan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparat desa. Salah satu damp... see more