SUMMARY
Hak pengelolaan perikanan (HPP) merupakan salah satu instrument pengelolaan perikanan yang mampu mengurangi laju tangkapan lebih dan meredam konflik perikanan. Di Indonesia penerapan HPP banyak dilakukan oleh masyarakat adat melalui kearifan lokal setempat. Penerapan kearifan lokal sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya di perairan daratan saat ini masih sangat terbatas khususnya di Provinsi Riau. Penerapan HPP di perairan darat dapat dilihat di Desa Tambak Kabupatan Pelalawan melalui sistem pajak. Penerapan sistem pajak ini telah dilakukan secara turun temurun dan mampu meredam konflik antar sesama nelayan. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan perikanan di sungai dan rawa banjiran berbasis kearifan lokal di Desa Tambak. Data dan informasi berasal dari hasil survei dan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang diperkaya dengan studi pustaka. Desa Tambak memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dengan kegiatan perikanan tangkap lebih dominan. Penangkapan ikan di sungai-sungai dan rawa banjiran umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan metode sederhana. Di Desa Tambak setidaknya ditemukan + 53 jenis dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan di lokasi lelang berkisar 6-10 kg/hari. Pelaksanaan sistem pajak murni sepenuhnya dikoordinir oleh ninik mamak. Lokasi yang dipajak sebanyak 20 danau dan pelelangannya dilakukan setiap tahun. Harga masing-masing danau yang dipajak akan berbeda-beda setiap tahunnya. Nilai masing-masing danau ini tidak ditentukan oleh ninik mamak tetapi tergantung dengan penawaran tertinggi dari peserta sehingga peserta dengan penawaran tertinggilah yang keluar sebagai pemenangnya. Penerapan sistem pajak sebagai instrument pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan sangat tepat sekali karena implementasinya mampu menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan meredam konflik.The auction system is a local wisdom developed in Langgam District, Kampar Regency and is still being implemented. Applying this auction system has provided benefits but still needs to be improved in preserving fish resources. Some of the auction system's weaknesses include tuguk, year-round fishing, and the absence of reservat. To ensure the sustainability of fish resources, it is necessary to improve the implementation of the auction system. This paper aims to describe the auction system “sistem pajak” as an instrument for managing fishery resources in rivers and floodplain based on local wisdom in the Langgam subdistrict and formulate policies to improve the auction system “sistem pajak” regulations. Data and information come from surveys and stakeholder interviews enriched by literature studies. Langgam subdistrict has a large potential for fisheries resources, with capture fisheries activities being more dominant using traditional methods. In the Langgam subdistrict, at least 53 species were found, with the average fishermen catch at auction sites ranging from 6-10 kg/day. Implementing the pure “sistem pajak” is coordinated by ninik mamak. The proceeds from the Pajak Sistem are used for social and development activities. Although implementing this”sistem pajak” can reduce conflict and provide economic benefits to the community, several policies need to be implemented, including i) banning the use of tuguk, ii) implementing an open-close fishing system, iii) creating fishery reserves (reservats), and iv) carry out periodic supervision involving Pokmaswas, auction winners and traditional leaders