Home  /  Syiar Hukum  /  Vol: 17 Núm: 2 Par: 0 (2019)  /  Article
ARTICLE
TITLE

KEDUDUKAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

SUMMARY

In the study of Islamic economic law the discussion of the contract occupies a very important position. The contract is said to be legally valid when compliance with the terms and conditions for the validity of the sharia agreement. One of the pillars that must be fulfilled is the parties who carry out the contract. In the classical muamalah fiqh study the parties that are the subject of law are only individuals, but as time goes by, there is a development, not only individuals who are legal subjects, but legal entities are subject to law. The position of this legal subject is recognized in the perspective of sharia economic law because it is the result of an analogy of human existence as a legal subject as long as it does not contradict sharia principles. In terms of fiqh muamalah the legal entity is usually called syakhsyiyyah i’tibariyah. The implementation in the context of Islamic economic law is in the form of contemporary partnership agreements.

 Articles related

Anwar Sadat    

AbstrakMakalah ini berjudul Kedudukan Maslahah Perpektif Prof. K.H. Ali Yafie: SebuahAnalisa tentang Epistemologi Hukum Islam) yang di dalamnya mencoba memaparkankonsep Maslahah sekaligus menempatkan Maslahah ke posisi yang lebihproporsional.Dalam kajian... see more

Revista: Al-'Adl

Rizal Choirul Romadhan    

Visi Kementerian BUMN saat ini adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN dalam bentuk klaster yang menjadi payung pengelola BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah bagi ... see more

Revista: Media Iuris

  Dian Agung Wicaksono,Andy Omara    

Penelitian mengenai ratio legis kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU merupakan penelitian fundamental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam penguj... see more


Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga,Desti Astati,Eva Nurjannah    

Ahli Waris Pengganti memiliki problematika dalam bentuk implementasinya pada Hukum Islam yang berakar pada ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini didasari pada status kedudukan dari ahli waris pengganti dalam memeperoleh hak waris dari ahli waris yang t... see more


Cholida Hanum                           DOI : 10.26623/humani.v10i2.2401 | Abstract views: 305 times    

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edara... see more