SUMMARY
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikaji melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan politik, kebijakan dan legal. Namun pendekatan politik lebih sering terjadi yang memunculkan banyak ketidaksesuaian antara realitas dengan tujuan otonomi daerah, sehingga banyak produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Perda (AKP), dilakukan identifikasi tema Perda yang harus menjadi prioritas. Penelitian ini membuat modul AKP pada sistem E-Perda dengan bantuan Sistem Pendukung Keputusan dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW). Terdapat 5 kriteria perda dan 11 alternatif judul perda yang akan dihitung dengan metode SAW. Didapatkan Alternatif V5 dengan judul perda “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan” merupakan alternatif perda dengan ranking pertama dengan nilai V 0,7. Penelitian ini diharapkan penentuan prioritas Perda mendapat hasil yang lebih akurat dan terhindar dari aspek politik