ARTICLE
TITLE

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (MAHKAMAH SYAR'IYAH) DI NAD DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI SANKSI PIDANA ISLAM (HUKUM JINAYAT) MENURUT KETENTUAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SUMMARY

AbstrakHistorically, Religious Court in Indonesia was built by the time of DutchColony with the purpose to reduce the applicability of Islamic Law practicein the Country. However, to a certain extent, these days, it grows as thereligiOUS conscious of the people developed to apply Islamic law teaching tothe most detail in the reformation era. The special case occurs in Acehprovince which has autonomy afier Helsinki Agreement. The problem exist tothe unity of regulation on the country, since it has ratified the UNConvention against tortured on human body. Based on this problem, thisarticle explored the possibility of the Religious Court in Aceh to applyIslamic Criminal Law and it's punishment in Indonesia. The research willaddress the problem from qualitative point of view. Comparing ideas,reasons and historical background of the existing law and also using legalnormative way of research methodology. By doing library research in findingdata, this research got to the conclusion that Aceh has a Constitutional Rightto implement Islamic Criminal Law due to the International agreement inHelsinki. In relation with Indonesian System of Law the solution should becompromising the law on how to solve the problem in policy making to thiscase

 Articles related

Suherman Suherman    

Peradilan Agama merupakan bukti historis dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Institusi ini dimulai dari institusi yang dikenal sebagai tahkim, yang terbentuk ketika para pendatang Muslim memasuki kawasan Nusantara. Berikutnya, institusi peradilan... see more


Felisia Veronica Suryadi    

 Hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian menentukan golongan ahli waris yang yang berhak mendapat bagian atas harta tersebut dan ... see more


Muhammad Ridwan    

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satu kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa perbankan syariah. Dalam penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama menggunakan hukum formil dan h... see more


Rizal Hariyadi    

Peranan hukum sangat penting maka secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. KUHAP mengedepankan HAM yang dimiliki oleh para pencari keadilan yang berstatus tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses penegaka... see more


Rahmad Tobrani    

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dala... see more