SUMMARY
ABSTRACTThe existence of indigenous peoples has been recognized and respected by the Constitution. The Wetu Telu indigenous people have traditions from their ancestors with Islamic nuances and their existence is recognized until now. Besides, the local government's strategy to develop the tourism sector to improve the economy and regional development which is designed in regional regulations can affect the existence of Indigenous people. The purpose of this research is to know the changes in the existence of the Wetu Telu community customary law and to know the implementation of Regional Regulations in the tourism sector in Bayan village, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses juridical empirical or socio-legal research, which is a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions. Cultural preservation and tourism development need a Regional Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples to protect normatively and with legal certainty and harmonize Regional Regulations between tourism development and recognition of indigenous peoples.Keyword: Adat Recht, Wetu Telu, Tourism ABSTRAKKeberadaan masyarakat adat telah diakui dan di hormati oleh Konstitusi. Masyarakat Adat Wetu Telu yang mempunyai adat istiadat dari nenek moyang mereka yang bernuansa islami dan sampai saat ini diakui eksistensinya. Disamping itu strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah yang di rancang dalam peraturan daerah, dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat Adat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perubahan eksistensi hukum adat masyarakat Wetu Telu dan mengetahui implementasi Peraturan Dearah di bidang Pariwisata di desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau socio-legal, yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Kelestarian budaya dan pengemangan pariwisata perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk melindungi secara normatif dan berkepastian hukum serta menyelaraskan Peraturan Daerah antara pengembangan pariwisata dan pengakuan masyarakat adat.Kata Kunci: Adat Recht, Wetu Telu, Pariwisata