ARTICLE
TITLE

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

SUMMARY

This study aims to analyze the effect of applying Governor Regulation No. 259 of 2015 concerning exemption from Building Land Taxes and Governor Regulation No. 126 of 2017 concerning the exemption of BPHTB from the Regional Tax revenues of the DKI Jakarta Province. The data used is a report on local tax revenues in the Tanjung Priok District in 2013-2015. There are 2 independent variables, namely the application of Governor Regulation No. 259 of 2015 and Governor Regulation No. 126 of 2017. This research shows that the application exemption from Building Land Taxes and BPHTB influence to Local Tax Revenue. 

PAGES
pp. 101 - 111
COLLECTIONS
Economy

 Articles related

Fajrie Fimanto, Utpala Rani    

Akuntansi aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Sistem akuntansi aset merupakan alat pengendali dalam mengelola aset yang digunakan oleh Unit Kerja Regional. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari apakah D... see more


Yana Aida Fitriyah, Hilda Octavana Siregar    

Perusahaan start up masih membutuhkan investasi serta pengendalian biaya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan efisiensi pada perusahaan terutama pada aspek biaya. PT WII merupakan perusaha... see more


Azizul Kholis, Dedy Husrizalsyah, Anjas Pramana    

Perolehan opini oleh Pemerintah Kota Medan dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dalam kurun waktu mulai 2014 sampai 2017 menjadi suatu catatan tersendiri. Perolehan opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ... see more


Husnawati Husnawati    

This study aims to identify the systems and procedures that is applied at Bank Aceh Syariah (BAS) Banda Aceh in knowing of its customers. In specific, it aims to analyze the effectiveness of the implementation of Knowing Your Customer (KYC) Principle at ... see more


Siti Wadiah,Rully Trihantana    

ABSTRAKPenerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga berarti upaya inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara be... see more