SUMMARY
Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola pemerintahan dan e-government terhadap korupsi di Indonesia dengan menggunakan sampel 172 pemerintah daerah pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Karakteristik tata kelola pemerintahan dalam penelitian ini diukur melalui akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Penelitian ini dilengkapi dengan penghitungan indeks tata kelola pemerintahan yang diolah dengan metode PCA. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh negatif menurunkan probabilitas korupsi, sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas terjadinya korupsi. Sedangkan fairness, transparansi dan responsiveness belum mampu berperan dalam penurunan tingkat korupsi. Selain itu, penelitian memberikan hasil tambahan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara komprehensif mampu menurunkan tingkat korupsi. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah guna penurunan korupsi adalah meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi, profesionalisme aparat dan penerapan e-government. Serta pentingnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang komprehensif dalam upaya penurunan tingkat korupsi.