Home  /  Journal Publicuho  /  Vol: 5 Núm: 2 Par: 0 (2022)  /  Article
ARTICLE
TITLE

IMPLEMENTASI PRINSIP FREEDOM OF SPEECH DALAM REGULASI PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI INDONESIA

SUMMARY

This paper aims to review the implementation of the principle of communication policy, freedom of speech in the regulation of internet access termination. Indonesia already has the ITE Law which regulates the policy of internet shutdowns. This means that the internet as an instrument to express freedom of opinion is no longer a free medium because it has been limited by the rule of law. In this study, the researcher uses the principle of freedom of speech communication policy to see the consequences of the law and the problems that may arise as a result of its implementation. This study finds that there is arbitrariness in the implementation of internet shutdowns regulations that are regulated in the ITE Law Article 40 (2a) and (2b) so it needs to be evaluated, reviewed, and revised. 

 Articles related

Siti Rahayu,Marlon Sihombing,Siti Mardiana    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi standar operasional prosedur terhadap kepuasan pelanggan pada kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pelaksanaa... see more


Trisusanti Lamangida    

Some disadvantages show that the implementation of participation, transparency (transparency), responsiveness, and accountability principles in Bone Bolango County Government Office have not fulfilled the public expectation. Whereas the implementation or... see more


Untung Kuzairi,Hary Yuswadi,Agus Budiharjo,Himawan Bayu Patriadi    

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayana... see more

Revista: Politico

Meri Enita Puspitasari    

Pelayanan publik yang optimal dan prima yang merupakan pengharapan dari seluruh masyarakat menjadi ukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga / instansi pelayanan publik. Penggambaran ketidapuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka akan s... see more


-->DOI10.19105/nuansa.v10i2.176    

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh KJKS diperlukan berbagai macam jenis produk Founding dan Lending oleh KJKS salah satunya dengan menggunakan akad mudharabah. Masyarakat selaku pemilik dana, tentunya ingin mengetahui apakah usa... see more

Revista: NUANSA