Home  /  Journal Publicuho  /  Vol: 5 Núm: 2 Par: 0 (2022)  /  Article
ARTICLE
TITLE

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020-2021

SUMMARY

In order to improve justice in land tenure and ownership as well as improve people's welfare, the President of the Republic of Indonesia make policies on Agrarian Reform as stated in Presidential Regulation Number 86 of 2018 where the efforts made are to implement Land Redistribution. This research is intended to see the implementation of Land Redistribution carried out in Indragiri Hulu District in 2020 and 2021, which at the end of its implementation experienced a decrease in targets and still found fragmentation in the bureaucratic process. This research uses qualitative research method thas uses data collection techniques, namely interviews and documentation. The results shown in this research are that the implementation of Land Redistribution carried out in Indragiri Hulu District in 2020 and 2021 has gone quite well, but in its implementation there are still few problems that cause delays in the completion of the program.

 Articles related

Romadzon Syaiful Haq,Kaelan Kaelan,Armaidy Armawi    

ABSTRACT This research aimed to analyzed the implementation of e-voting policy in the Election of Village Heads (Pilkades) in Boyolali Regency in 2019 and examined the implications of using e-voting in the Pilkades on regional political resilience i... see more


Amelia Haryanti, Dindin    

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota Tangerang Selatan dalam upaya melaksanakan pemerataan kualitas dan mutu Pendidikan. Penelitian ini... see more


Engkus Engkus,Rudi Nasrudin    

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap orang baik individu maupun kelompok tanpa mendiskriminasi ras, agama, suku, ekonomi, sehingga semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama di mata huk... see more


Choirunisa Agustin Hutari,Caroline Paskarina    

Artikel ini membahas implementasi kebijakan populis di Provinsi DKI Jakarta, yang dianalisis dari kasus pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 17 Tahun 2018 terkait Penataan Kawasan Tanah Abang. Kebijakan populis merupakan kebijakan yang berupaya memenuhi tu... see more


Kamaruddin Kamarudin    

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mengkaji, dan menganalisisimplementasi hukum wakaf di Kota Kendari; (2) Untuk mengkaji danmenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum wakaf diKota Kendari. Penelitian ini dilakukan de... see more

Revista: Al-Izzah