ARTICLE
TITLE

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA

SUMMARY

Law Number 32 Year 2004 About local governance, that further arrangements regarding the village, including the problem of the formation of the rules of the village (the village Regulations) arranged in the form of Regulatory regions of the County. The type of Research used in this study using normative legal research using "approach to legislation, (he was Johan Nasution, 2008:92). Research results show that in drawing up the rules of the village there are limitations that should be used as a general reference in the preparation of paraturan legislation i.e. the clarity of purpose; that each establishment of the legislation must have a clear purpose to be achieved; institutional or organ-forming the right; that any kind of legislation must be made by the institutions/officials forming legislation authorized. Such legislation may be cancelled or annulled by law, when made by institutions/officials who not authorized conformity between the type and material of the charge;  can be implemented;  navigability and kehasilgunaan;  clarity of formulation; that any legislation must meet the openness as well as the establishment of the village Regulations contained in Act No. 10 of the year 2004 on the establishment of Regulations and Law Number 32 Year 2004 About Local governance as well as government regulation Number 72-year 2005 Of the village has not been regulated explicitly and intact.

 Articles related

Siti Afiyah    

Dengan adanya benturan nilai antara prinsip-prinsip negara kesatuan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945. Ternyata menimbulkan konflik datam Pembentukan Peraturan daerah. Keputusan politik untu... see more


Muhammad Isa,Efendi Efendi,Suhaimi Suhaimi    

Penelitian ini untuk mengetahui alasan pemerintah kabupaten tidak melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan qanun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pembentuka... see more


Nur Hadiyati, Hayllen Stathany    

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 T... see more


Hasiah Hasiah,Sri Sudono Saliro,Tamrin Tamrin,Tito Inouva Harada    

Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Dae... see more

Revista: Hermeneutika

  Supriyadi Supriyadi,Andi Intan Purnamasari    

Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem. Namu... see more