Home  /  Notaire  /  Vol: 4 Núm: 3 Par: 0 (2021)  /  Article
ARTICLE
TITLE

Kedudukan Hukum dan Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Asing yang Berasal Dari Pewarisan

SUMMARY

There are several factors that can cause problems in the land sector in Indonesia, one of which is inheritance. This study aims to determine: 1) the legal position of the heirs of foreign citizens in the object of inheritance in the form of land rights obtained from inheritance with Indonesian citizenship; and 2) The validity of the control of land rights by foreign countries on objects originating from the inheritance of Indonesian citizens. The research method uses a normative juridical approach to the law (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case study approach (case study). The results of the study are heirs who have changed their status to foreign citizens can also be proven by their lineage or have blood relations so that if they acquire property in the form of land originating from inheritance while those who control the property are foreign nationals, if possible, do so to discuss the object. through an exchange, grant, or auction within a maximum period of 1 (one) year, the status will automatically switch. If the land has been turned into state land, then the owner is considered to have relinquished his rights but the owner is still given the opportunity by law to be able to apply for the Right to Use the land.Keywords: Inheritance Law; Legality Of Ownership Of Land Rights; Foreign Nationalilty.Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan di Indonesia, salah satunya adalah pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kedudukan hukum ahli waris warga negara asing dalam pewarisan obyek waris berupa hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan berkewarganegaraan Indonesia; dan 2) Keabsahan penguasaan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh warga negara asing atas obyek yang berasal dari Pewarisan berkewarganegaraan Indonesia. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian yaitu ahli waris yang telah berubah status kewarganegaraan menjadi warga negara asing juga dapat menjadi ahli waris yang dibuktikan dengan adanya garis keturunan atau memiliki hubungan darah sehingga jika memperoleh harta berupa tanah yang berasal dari pewarisan sedangkan yang menguasai harta tersebut sudah menjadi warga negara asing maka sebaiknya dilakukan peralihan terhadap obyek tersebut melalui jual beli, tukar menukar, hibah, atau lelang dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun karena jika lebih dari jangka waktu tersebut maka status tanah akan beralih secara hukum menjadi tanah negara. Jika tanah tersebut telah beralih menjadi tanah negara maka si pemilik dianggap telah melepaskan haknya tetapi si pemilik masih diberi kesempatan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah.Kata Kunci: Hukum Waris; Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah; Warga Negara Asing.

 Articles related

Rizal Choirul Romadhan    

Visi Kementerian BUMN saat ini adalah menyelesaikan pembentukan perusahaan holding induk (super holding company) BUMN dalam bentuk klaster yang menjadi payung pengelola BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah bagi ... see more

Revista: Media Iuris

  Dian Agung Wicaksono,Andy Omara    

Penelitian mengenai ratio legis kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU merupakan penelitian fundamental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam penguj... see more


Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga,Desti Astati,Eva Nurjannah    

Ahli Waris Pengganti memiliki problematika dalam bentuk implementasinya pada Hukum Islam yang berakar pada ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini didasari pada status kedudukan dari ahli waris pengganti dalam memeperoleh hak waris dari ahli waris yang t... see more


Cholida Hanum                           DOI : 10.26623/humani.v10i2.2401 | Abstract views: 305 times    

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edara... see more


Gunawan Gunawan,Muhammad Rizqullah Dany Putranto    

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak angkat di ketiga sistem h... see more

Revista: Media Iuris