ARTICLE
TITLE

PELAKSANAAN URUSAN KEBUDAYAAN SEBAGAI BENTUK OTONOMI DAERAH KHUSUS ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA                                                                        DOI : 10.26623/humani.v12i1.3063

SUMMARY

AbstractEach region has the authority and responsibility to carry out its respective regional affairs. The implementation of regional autonomy makes it easier for local governments to carry out their duties. In addition there is also special regional autonomy, one of which is the Special Region of Yogyakarta, which is a region that has a privileged legal position based on history and rights of origin according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, to regulate and administer special powers. This legal research uses the normative-empirical legal research method. So that in data collection, secondary data and primary data are needed. The results of this study are related to the implementation of the Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development, this study aims to become a benchmark for the government and related parties to evaluate themselves in terms of implementation if there are still deficiencies and also to provide information related to the implementation of Yogyakarta Special Region Regulation Number 3 of 2017 concerning Cultural Maintenance and Development whether it has been going well or not. In addition, it is also to introduce one of the noble traditions that exist in the Special Region of Yogyakarta, namely Sekaten. The Sekaten celebration which is held aims to spread Islam as well as to provide meaning in practicing the traditions that live in society.Keywords: Sekaten Custom; Culture; Special Region of Yogyakarta; Special Regional Autonomy.AbstrakSetiap daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan kemudahan bagi pemerintah setempat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu terdapat pula otonomi daerah khusus salah satunya ialah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki keistimewaan kedudukan hukum berdasarkan oleh sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mengatur serta mengurus kewenangan istimewa. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Sehingga dalam pengumpulan data maka dibutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian ini ialah terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu tolak ukur bagi pemerintah maupun para pihak terkait untuk mengevaluasi diri dalam hal pelaksanaannya jika memang masih terdapat kekurangan dan juga untuk memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan apakah telah berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu juga untuk memperkenalkan salah satu tradisi luhur yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sekaten. Perayaan Sekaten yang diselenggarakan bertujuan untuk menyebarluaskan agama islam juga memberikan makna dalam mengamalkan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kata Kunci: Adat Sekaten; Budaya; Daerah Istimewa Yogyakarta; Otonomi Daerah Khusus.

 Articles related

Fathurrahman    

  UU Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayan ... see more


Jamaluddin    

Adapun permasalahan yang dibahas penulis adalah mengenai fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di dalam pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dan pengaruh pemberian Program Penilaian Peringkat Kinerja... see more

Revista: The Juris

Kastiyah Kastiyah,Endang Sutrisno    

Penelitian ini merupakan penilaian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan kewajiban, hak dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil di LPP RRI Cirebon khususnya urusan SDM RRI Cirebon yang diterapkan dalam ked... see more

Revista: Hermeneutika

Djanuardi Djanuardi,Eidy Sandra,Nindya Tien Ramadhanty    

Perkawinan adalah akad antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bervariasi, mulai dari perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan di bawah umu... see more

Revista: Hermeneutika

La Ode Ali Muhamad    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan dan kewenangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengkaji aspek hukum dari mekanisme hubungan dan pelaksanaan kewenangan vertikal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan ses... see more