IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE PUBLIC LISTED COMPANY DURING THE IMPLEMENTATION OF RESTRICTIONS ON COMMUNITY ACTIVITIES (PPKM)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Book
Adjie, Habib. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Kansil, C.S.T, Christine S.T, dan Kansil. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Mulhadi. Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Nadapdap, Binoto. Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No, 40 Tahun 2007). Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
Supramono, Gatot. Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
Widjaya, I. G. Rai. Hukum Perusahaan. Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002.
Journal
Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap,”. Jurnal Arena Hukum. Vol. 8 No. 1. (April 2015), hlm. 108-126.
Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et all. “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif Cyber Law,” Udayana Master Law Journal, Vol. 4 No. 1 (Mei 2015).
Merlyani, Dwi, et al., “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary,” Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 9 No. 1 (Mei 2020), hlm. 36-47.
Safitri, Syarifah Indah dan Wardani Rizkianti. “Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020”. National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society (2020). hlm. 571.
Saputra, Yanda, Siti Mahmuddah, dan Islamiyati, “Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020”, Diponegoro Law Journal, Vol. 10 No. 2, (2021), hlm. 557.
Laws and Regulations
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. Lembar Negara Nomor 106 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara Nomor 4756.
Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
Indonesia. Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Internet
KSEI, “KSEI Realisasikan e-Proxy: Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik”, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/184_berita_pers_ksei_realisasikan_e_proxy_platform_pemberian_kuasa_perwakilan_rups_secara_elektronik_20200519150002.pdf (diakses pada 17 Maret 2022, pukul 02.45 WIB).
Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-SahamPerusahaan-Terbuka-Secara-Elektronik--.aspx (diakses pada 3 Maret 2022, pukul 19.07 WIB).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Tadulako Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.