Analisis Fungsi dan Peran DPRD dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan
Abstract
ABSTRAK
APBD memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan daerah, selain itu APBD juga berperan dalam memberi kepastian untuk mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, serta memeratakan pendapatan masyarakat. Atas dasar itu lembaga perwakilan rakyat ini memili fungsi yang menjadi jati diri anggota parlemen, yakni sebagi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran (budgeting), dan fungsi posteriori.
DPRD Kota Medan sudah berupaya untuk mengoptimalkaan fungsi dan perannya dalam pengawasan APBD untuk dapat menghindari penyelewengan-penyelewangan dana serta pemborosan anggaran untuk daerah. Namun realitanya membuktikan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya terhadap pengawasan APBD di Kota Medan, mulai dari maraknya kasus korupsi dimana-mana, bahkan hal ini juga terjadi dilingkungan DPRD juga. Miris sekali bukan? Yang di amanati oleh rakyat untuk memimpin dengan jujur dan bersih, malah mengkhianati rakyat. Bukankah para anggota parlemen harusnya mensejahterakan bukan malah mengacaukan. Hal inilah yang menyebabkan fungsi dan peran DPRD itu belum optimal, sebab ketidakpahaman dalam menganalisis peraturan perundang-undangan, bahkan yang sangat mengejutkan, keberadaan fungsi dan peran ini bukan malah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengemban tugas pemerintahan melainkan hanya dijadikan alat untuk pemuas diri maupun partai politik belaka.
Oleh sebab itu penelitian ini digunakan sebagai informasi mengenai analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan angaran pendapatan. Dengan Metode yang dipakai penulis berupa Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengamati suatu objek yang dikaitkan dengan teori hukum dan proses pelaksanaan hukum yang positif yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian ini, dimana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung penulis dalam kajian masalah analisis fungsi dan peran DPRD dalam pengawasan anggaran pendapatan daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan anggaran daerah oleh DPRD Kota Medan bisa dilaksanakan dengan optimal dan peningkatan kualitas anggota parlemen dengan cara meningkatkan kualitas dan integritas serta pemahaman anggota parlemen akan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat. Pengaruh dari kualitas dan integritas ini pula dapat dilihat dari seberapa besar fungsi dan peran DPRD dari sisi kerjasama dengan lembaga eksekutif dalam merancang peraturan daerah, penyusunan anggaran daerah, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Kata Kunci : APBD, Fungsi, Peran, Pengawasan
Full text article
References
Mulyana BUDI, STAN Widyaiswara. 2010. Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.
Pasal 16 bab (IV) angka 1,2,3,4 UU No. 17 Tahun 2003
Gischa Serafica. 2020. APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya. Kompas, 18 Januari.
Depdikbud. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
Oxford Dictionari of English, Oxford University Press, 2008
Winardi. 1996. Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
Pratiwi Indah. 2013. Skripsi : Fungsi dan peranan dprd dalam pengawasan anggaran pendapatan daerah di kabupaten deli serdang. Medan: Universitas Medan Area.
Triwulan Tutik dan Widodo Ismu Gunadi. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana.
Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan spiritual. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1).
Rafsanjani, H. (2017). Peranan Pemerintah dan Aturan Al-Qur’an. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2).
Suwanda Dadang. 2016. Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA Yang Responsif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Victor M. Situmorang. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Iglesias Stefa Reynaldo,SH. 2020. Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten/Kota. Jember: PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember.
JEMBER. 2021. PKB Jember Sebut kasus honor 70 juta bukti kebobrokan tata kelola pemerintahan. KOMPAS, 31 Agustus.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Authors
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah and Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya as publisher of the journal.
Copyright encompasses exclusive rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms and any other similar reproductions, as well as translations. The reproduction of any part of this journal, its storage in databases and its transmission by any form or media, such as electronic, electrostatic and mechanical copies, photocopies, recordings, magnetic media, etc., will be allowed only with a written permission from Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah and Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya, the Editors and the Advisory Editorial Board make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in the Tadarus are sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
Rights of Authors
The Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah And Faculty Of Islamic Religiuos Universitas Muhammadiyah Surabaya recognize the retention of the following:
- Patent and trademark rights and rights to any process or procedure described in the article.
- The right to photocopy or make single electronic copies of the article for their own personal use, including for their own classroom use, or for the personal use of colleagues, provided the copies are not offered for sale and are not distributed in a systematic way outside of their employing institution (e.g. via an e-mail list or public file server). Posting of an article on a secure network (not accessible to the public) within the author institution is permitted.
- The right, subsequent to publication, to use the article or any part thereof free of charge in a printed compilation of works of their own, such as collected writings or lecture notes.